Soal dugaan penganiayaan, Pemprov Papua laporkan dua pegawai KPK atas pencemaran nama baik

SOLORAYA.COM – Kasus dugaan penganiayaan pegawai KPK (Komisi pemberantasan Korupsi) akhirnya berbuntut panjang. Kini giliran Pemprov Papua yang melaporkan balik pegawai KPK yang diduga mengalami penganiayaan saat melaksanakan tugas di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.


Pemprov Papua melaporkan pegawai KPK itu atas dugaan pencemaran nama baik.
“Saling lapor,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada detikcom, Senin (4/2/2018).

Laporan Pemprov Papua dikuasakan kepada Alexander Kapisa. Laporan teregister dengan nomor LP/716/II/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 4 Februari 2019.

Ilustrasi. (Instagram)

Perkara yang dilaporkan adalah tindak pidana di bidang ITE dan/atau pencemaran nama baik dan/atau fitnah melalui media elektronik Pasal 27 ayat (30) juncto Pasal 45 ayat (3) dan/atau Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2018 tentang ITE.

Berdasarkan laporan Pemprov Papua yang diterima polisi, peristiwa bermula saat pihak Pemprov selesai melaksanakan pertemuan rapat dalam rangka hasil APBD Pemprov Papua tahun 2019 pada 2 Februari 2019 malam. Petugas Pemprov kemudian melihat seseorang yang sedang melakukan pemotretan tanpa seizin pihak hotel dan seluruh peserta rapat.

Baca juga  Gebi Ramadhan meninggal, komika Tanah Air berduka

“Korban melihat terlapor melakukan komunikasi terhadap orang lain atas hasil pemotretan tersebut,” ujarnya sebagaimana dilansir DetikNews.

Petugas Pemprov Papua itu kemudian menghampiri seseorang tersebut dan menanyakan identitasnya. Namun, menurut Pemprov Papua, seseorang itu tidak bisa memberikan jawaban sampai akhirnya tas kecilnya diperiksa.

Petugas kemudian menemukan sebuah kartu identitas milik terlapor. Pemprov Papua juga menanyakan kelengkapan administrasi tugas, tapi terlapor tersebut tak bisa menunjukkannya.

Selain itu, ponsel milik terlapor diperiksa oleh petugas Pemprov Papua. Di dalam ponsel tersebut, terdapat foto-foto anggota hingga pejabat Pemprov Papua bersama peserta rapat.

Menurut Pemprov Papua, ponsel tersebut berisi kata-kata tentang adanya penyuapan yang dilakukan oleh Pemprov Papua. Pihak Pemprov juga menyangkal informasi penyuapan tersebut.

“Faktanya, tidak ada tindakan penyuapan dalam rapat evaluasi tersebut, termasuk tas yang di dalamnya berisi uang untuk menyuap ternyata hanya berisi dokumen-dokumen Pemprov Papua,” ujarnya.

Terkait dengan bantahan dari DPR Papua, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengaku telah menerima informasi adanya bantahan dari Pemprov Papua terkait dugaan penganiayaan terhadap dua pegawai lembaga antirasuah.

Baca juga  Ahok bebas 24 Januari, begini kabar terbaru tentang rencana pernikahannya dengan Bripda Puput

Febri menanggapi santai bantahan tersebut. Menurutnya, kalau tidak merasa melakukan tindak pidana‎ korupsi, seharusnya tidak perlu khawatir terhadap KPK.

“Saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau memang tidak ada penyimpangan-penyimpangan, tidak melakukan korupsi, semestinya tidak perlu khawatir,”‎ kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019).

Febri sebagaimana dilansir OkeZone menjelaskan, hanya akan memproses orang-orang atau pejabat negara yang benar-benar melakukan korupsi. Sebab, sambungnya, KPK tidak bisa memproses adanya dugaan tindak pidana korupsi jika tidak memiliki bukti permulaan yang cukup.

“Jadi, ini sekaligus juga perlu kami sampaikan kepada seluruh pemerintah daerah tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau selama menjalankan, membelanjakan atau merencanakan anggaran itu secara benar, tidak ada suap, tidak ada penyimpangan,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here