Situs lawan hoax dibobol hacker jadi video hantu cantik

SOLORAYA.COM – Teralihkan ke alamat video hantu. Begitulah penampilan sebuah situs kolaborasi antarmedia untuk melawan berita bohong (hoaks) Cekfakta.com usai debat babak kedua Capres 2019.

Serangan terjadi pada server DNS. Peretas mengubah tampilan muka situs dengan cara mengalihkan pengunjung situs Cekfakta.com ke salah satu alamat video hantu di situs berbagi video YouTube.

Sejumlah link berita di dalam situs tersebut juga tidak bisa dibuka, seperti CEK FAKTA DEBAT CAPRES: Capres Jokowi Klaim Impor Jagung Turun? Ini Data BPS. Link itu tetap teralihkan ke video hantu tersebut.

iLUSTRASI. (pIXABAY)

Adapun serangan atau peretasan terjadi pada Selasa (19/2/2019) atau dua hari setelah Cekfakta.com bersama sejumlah media menggelar acara periksa fakta dan data di kantor Google Indonesia, Jakarta.

Cek fakta itu untuk menguji kebenaran pernyataan dua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam debat calon presiden di Hotel Sultan, Minggu malam 17 Februari 2019 lalu.

“Kami menyesalkan peretasan atas situs cekfakta.com yang merupakan kolaborasi media-media online untuk mencerahkan dan memberi informasi yang akurat pada publik,” ujar Sekjen Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika menanggapi aksi tersebut.

“Ke depan, kami akan memperbaiki sistem pengamanan situs ini dan akan terus berkolaborasi memverifikasi klaim dan melawan hoaks serta disinformasi,” tegas Wahyu yang juga Pemimpin Redaksi Tempo seperti yang dilansir Liputan6.

Hingga artikel ini diposting pada Rabu dini hari, situs tersebut masih melakukan pembenahan.

Hasil cek fakta

Bagi Anda yang ingin mengetahui fakta-fakta yang diungkapkan dua kandidat, berikut ini hasil cek fakta yang merupakan hasil penelusuran yang menggunakan restricted search method oleh Tim Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan Kompas :

1. 191.000 kilometer jalan desa

Dalam sesi debat, Jokowi mengungkapkan bahwa telah membangun sekitar 191.000 kilometer jalan desa. Melalui restricted search method, ditemukan hasil yang berbeda.

Klaim tersebut berbeda dengan pernyataan dari menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoyo. Dia mengungkapkan selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama empat tahun, telah membangun 158.691 kilometer jalan desa.

2. Kebakaran hutan dan lahan

Jokowi juga mengungkapkan bahwa tak ada kebakaran lahan gambut atau hutan dalam waktu tiga tahun terakhir. Klaim dinyatakan pada pernyataan visi dan misi. Dalam berita  disebutkan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau kembali terjadi pada awal 2019.

Karhutla terjadi di Kabupaten Rokan Hilir dan Dumai. Luas lahan yang terbakar hingga saat ini telah mencapai 41 hektar. Luas lahan yang terbakar di Kabupaten Rokan Hilir dan Dumai telah mencapai 41 hektar, dengan rincian 40 hektar di Dusun Mamugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan 1 hektar di Jalan Sunan Kalijaga, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai.

3. Dana desa Rp 180 triliun

Jokowi menyatakan bahwa pemerintahannya telah menganggarkan Rp 180 triliun dana desa. Sebagai klaim pembanding, Kompas.com dan UMN menyajikan dari data Menteri PDT dan berita Kompas.com yang telah tayang. Hasilnya, pemerintah telah menggelontorkan Rp 180 triliun yang dialokasikan untuk dana desa sejak 2014 hingga 2018 atau dalam waktu empat tahun.

Baca juga  Foto-foto lengkap pria Muntilan nikahi bule aduhai

4. Sanksi perusahaan pembakar hutan

Jokowi mengungkap bahwa pemerintah telah memenangkan gugatan yang mengakibatkan denda kepada perusahaan perusak lingkungan sebesar Rp 18,3 triliun. Sebelas perusahaan terkena sanksi yang diputuskan pengadilan. Kasusnya sendiri terjadi antara 2012 sampai 2018.

5. Tak ada sengketa pembangunan

Jokowi menyatakan bahwa tak ada konflik lahan selama 4,5 tahun terakhir. Sebagai data pembanding, tim menyajikan tulisan yang telah tayang di Kompas.com. Hasilnya klaim tersebut tak sesuai dengan kenyataan. Sepanjang 2018 misalnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah menangani sebanyak 300 kasus konflik agraria yang terjadi di 16 provinsi.

Dari 300 konflik tersebut, YLBHI menemukan 367 pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan luasan lahan konflik mencapai 488.404,77 hektar. Konflik agraria terjadi di berbagai sektor seperti pertanian, permukiman, perkebunan, kehutanan, pesisir, tambang, infrastruktur dan energi.

6. Pekerja Jerman

Prabowo mengungkapkan ada 15.000 pekerja pabrik mobil di Jerman. Namun, tim menemukan fakta dari artikel Kompas.com menyatakan hal yang berbeda. Pelarangan mobil bermesin pembakaran dalam (konvensional) pada 2030 berisiko terhadap nasib 600.000 pekerja di Jerman.

Ini seperti dijelaskan oleh Ifo Economic Institute dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Asosiasi Industri Otomotif Jerman (VDA). Kota-kota seperti Munich dan Stuttgart mulai merencanakan untuk melarang mobil diesel, yang usianya sudah tua. Studi Ifo mengatakan bahwa peralihan dari mobil konvensional ke penjualan mobil zero emisi, akan mengancam 426.000 pekerja di pabrik mobil. Sementara sisanya berasal dari industri terkait, seperti pemasok.

7. Sebelas perusahaan

Jokowi menyebut 11 perusahaan diberi sanksi untuk kebakaran hutan. Namun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan jumlah perusahaan lebih dari itu. Sekitar 23 nama perusahaan yang sudah diberikan sanksi akibat terbukti menyebabkan kebakaran hutan di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Sementara itu, 33 perusahaan lainnya hingga saat ini masih dalam proses penyidikan kementerian. Kementerian memberikan sanksi pencabutan izin terhadap 3 perusahaan, pembekuan izin terhadap 16 perusahaan, dan paksaan pemerintah untuk menguasai lahan terhadap 4 perusahaan.

8. Sertifikat tanah

Jokowi mengklaim telah memberikan 7 juta sertifikat tanah pada 2018. Tim menemukan hal yang berbeda. Menurut Menteri Agraria/Kepala BPN menyatakan hal itu adalah target. “Bagus, tahun ini target 7 juta, insya Allah tercapai tahun 2018,” ucap Sofyan ketika dijumpai di kantornya, Jakarta, Jumat (30/11/2018). Selanjutnya, Sofyan akan meningkatkan target sertifikasi tahun 2019 menjadi 9 juta sertifikat tanah yang bisa diselesaikan.

9. 3,5 juta lahan hilang

Prabowo menyebut bahwa 3,5 juta lahan hilang. Namun, tim berhasil menemukan klaim yang berbeda yang menunjukan bahwa Indonesia kehilangan hutan seluas 684.000 hektar akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan hutan dan alih fungsi hutan. Menurut data yang dirilis Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) berdasarkan data dari Global Forest Resources Assessment (FRA), Indonesia menempati peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan setelah Brasil yang berada di urutan pertama. Padahal, Indonesia disebut sebagai megadiverse country karena memiliki hutan terluas dengan keanekaragaman hayatinya terkaya di dunia.

10. Pelabuhan dikelola asing

Baca juga  Kumpulan puisi, pantun dan kata-kata bijak Selamat Natal bahasa Indonesia

Dalam sesi debat, Prabowo menyatakan bahwa pelabuhan dikelola oleh asing. Klaim ini sesuai dengan faktanya bahwa kebijakan sekarang memang membuka peluang perusahaan asing masuk sebagai operator pelabuhan. Berita Kompas.com menyebutkan bahwa pemerintah mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018. Namun, tak semuanya dimaksudkan untuk mengundang 100 persen investasi asing. Dari 54 bidang usaha tersebut, pemerintah baru memastikan 25 bidang usaha yang terbuka untuk 100 persen investasi asing. Namun, di sisi lain, penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga bisa 100 persen. Investasi asing tertuju pada Sektor Kominfo, ESDM, Kesehatan, Perhubungan, Ketenagakerjaan, Pariwisata, Perdagangan dan Kehutanan.

11. Penenggelaman kapal

Jokowi mengungkapkan bahwa telah menenggelamkan 448 kapal. Klaim ini sama seperti data yang telah ditemukan oleh tim di berita Kompas.com. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memimpin penenggelaman serentak 125 kapal yang terlibat illegal fishing di seluruh Nusantara dari Perairan Kema, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Senin (20/8/2018). Mayoritas, kapal yang ditenggelamkan merupakan kapal ikan berbendera asing dengan jumlah 120 kapal, antara lain 86 kapal berbendera Vietnam, 20 kapal Malaysia, dan 14 kapal Filipina. Sementara itu, ada 5 kapal ikan yang berbendera Indonesia.

12. Import turun

Jokowi mengklaim bahwa import turun sejak 2014. Tim mencoba membandingkan dengan data dari BPS dan menunjukan sesuatu yang berdeda. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang 2018 laju impor jauh melebihi pertumbuhan ekspor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor sepanjang 2018 mencapai 188,6 miliar dollar AS. Angka itu tumbuh 20,15 persen dibandingkan impor sepanjang 2017 yang hanya sebesar 156,9 miliar dollar AS. Namun tak semua mengalami kenaikan, ada beberapa bidang yang turun seperti golongan mesin/peralatan listrik sebanyak 259,5 juta dollar AS atau 13,22 persen pada september 2018.

13. Produksi beras

Jokowi mengklaim produksi beras pada 2018 mencapai 33 ton. Tim mencoba membandingkan dengan data dari BPS yang memprediksi 34,42 ton dan klaim tersebut tak sesuai.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan luas panen padi di Indonesia dalam periode Januari-September 2018 sebesar 9,54 juta hektar. Memperhitungkan potensi hingga Desember 2018, maka luas panen tahun 2018 sebesar 10,9 juta hektar. Dari luas panen tersbeut, produksi padi di Indonesia Januari-September 2018 sebesar 49,65 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlahnya diproyeksi terus meningkat hingga akhir 2018. Apabila produksi padi dikonversikan menjadi beras, maka produksi padi tersebut setara dengan 34,42 juta ton beras.

14. Surplus beras

Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia surplus beras 2,8 juta ton. Klaim ini sesuai dengan data yang didapat dari BPS yang menyatakan Indonesia mengalami surplus beras 2,85 juta ton selama 2018. Surplus tersebar di beberapa sektor, seperti di 14,1 juta rumah tangga produsen dan sekitar 47 persen stok ada di penggilingan, pedagang, dan beberapa sektor lain.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here