Obat kanker usus tak ditanggung BPJS Kesehatan mulai 1 Maret

SOLORAYA.COM – Mulai 1 Maret 2019, obat kanker usus besar atau kolorektal dihilangkan dari daftar obat yang ditanggung oleh layanan BPJS Kesehatan. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/707/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/659/2017 tentang Formularium Nasional.

Dalam keputusan yang dikeluarkan 19 Desember 2018 tersebut setidaknya ada dua jenis obat kanker yang dihilangkan dari layanan BPJS Kesehatan.

Pertama, obat bevasizumab yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan kanker.
Kedua, cetuximab yang digunakan untuk pengobatan kanker kolorektal (kanker usus besar). Untuk jenis obat bevasizumab, dalam keputusan menteri tersebut, sudah tidak masuk dalam formularium nasional obat yang ditanggung BPJS Kesehatan.

Ilustrasi. (Pixabay)

Padahal, dalam keputusan menteri sebelumnya, obat masih masuk dalam daftar. Obat jenis tersebut masih ditanggung untuk pengobatan kolorektal dengan peresepan maksimal sebanyak 12 kali.

Sementara itu untuk jenis cetuximab, dalam keputusan menteri kesehatan yang baru, pemberian diberikan dengan peresepan maksimal sebanyak enam siklus atau sampai terjadi terjadi perkembangan atau timbul efek samping yang tidak dapat ditoleransi mana yang terjadi lebih dahulu.

Dalam keputusan menteri yang lama, peresepan diberikan maksimal 12 kali. Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan penetapan obat yang masuk ke dalam formularium nasional tersebut sudah dilakukan dengan cermat dengan mempertimbangkan masukan tim penilai.

Baca juga  LBM PWNU DIY Mengeluarkan Fatwa Haram Menonton ILC di tvOne. Ini Kata Karni Ilyas

Salah satu pertimbangan penilaiannya adalah dari sisi efektifiras harga dibandingkan dengan manfaat.

“Jadi kami untuk JKN ada penilaian cost effectiveness. Kalau sebuah obat ini terlalu mahal lalu ada obat yang lebih murah, kenapa tidak? Makanya sekarang lebih banyak pakai obat generik, ternyata obat generik manfaatnya sama,” jelas Nila kepada CNNINdonesia.com di Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Maruf mengatakan porsi biaya yang dikeluarkan untuk obat kanker usus besar yang dihilangkan dari layanan Program JKN terlalu kecil jika dibandingkan total pembiayaan yang dikeluarkan institusinya. Sebagai gambaran, pada 2017 lalu BPJS Kesehatan menggelontorkan total pembiayaan layanan sebesar Rp44 triliun.

Dari total pembiayaan tersebut, Rp50 miliar di antaranya digelontorkan untuk pembiayaan obat bevasizumab, obat kanker yang dikeluarkan dari daftar yang ditanggung BPJS Kesehatan. “Artinya memang tidak seberapa besar,” katanya, Rabu (19/2).

Iqbal mengatakan penghapusan dilakukan karena memang ada obat alternatif lain yang bisa digunakan untuk pengobatan kanker usus besar. Penghapusan juga dilakukan dengan mempertimbangkan kajian dari Komisi Penilaian Teknologi Kesehatan.

Keputusan menteri kesehatan tersebut menuai protes. Ketua umum Cancer Information and Support Center (CISC) Aryanthi Baramuli Putri menyesalkan keputusan tersebut.
Ia menilai pasien Program Jaminan Kesehatan Nasional seharusnya memiliki persamaan hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas dan terjangkau. Sebab, mereka telah menjalankan kewajiban dengan membayar iuran baik secara mandiri maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Baca juga  Awal mula kondisi Ani Yudhoyono sebelum didiagnosis kanker darah

“Jika obat tersebut dianggap tidak value for money, lalu bagaimana menilai hidup pasien kanker yang membutuhkannya?” kata Aryanthi.

Ia mengatakan jika tidak dianulir keputusan tersebut sangat merugikan pasien JKN. Oleh sebab itu, ia berharap Kemenkes bisa menarik keputusannya.

Aryanthi berpendapat sebaiknya Kemenkes melibatkan berbagai pihak, termasuk pasien sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut. “Mohon semua pihak dapat duduk bersama mencari jalan keluar terbaik supaya obat tetap dijamin dan pasien tetap bisa mendapatkan haknya,” ujarnya seperti dilansir CNN Indonesia.

Untuk diketahui, Kemenkes sebelumnya juga mengeluarkan obat kanker payudara trastuzumab dari tanggungan BPJS Kesehatan. Akibatnya, pasien menggugat BPJS Kesehatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Setelah dilakukan mediasi, akhirnya BPJS Kesehatan kembali menjamin obat tersebut namun dengan persyaratan tertentu atau restriksi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here