Mulai 1 Maret 2019, pakai kantong plastik bayar Rp 200

SOLORAYA.COM – Langkah kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis atau (KPTG) akan mulai diterapkan besok, Jumat 1 Maret 2019. Melalui komitmen bersama ini, para anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) akan mengenakan biaya minimal Rp 200 untuk penggunaan kantung plastik atau tas kresek.


Kebijakan KPTG itu diberlakukan guna melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik.

“Bersama seluruh anggota Aprindo kita siap kurangi sampah plastik. Ini program edukasi kepada konsumen untuk mereka ikut serta juga menyelamatkan lingkungan dengan pengurangan sampah plastik,” ungkap Ketum APRINDO Roy Mandey, di Aston Rasuna, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

DOk. Instagram

Roy sebagaimana dilansir DetikNews menjelaskan, pihaknya akan membuat kantong plastik menjadi salah satu barang dagangan. Dengan begitu menurutnya, akan menghilangkan predikat memakai uang konsumen.

Baca juga  Menguak misteri suara mendengung di langit Jawa tengah

“Jadi modelnya kami mau buat kantong plastik jadi barang dagangan minimal Rp 200, kita akan buat konsumen keluarkan uang untuk kantong plastik. Nanti kantong plastik akan masuk di bill di struk, kita juga akan bayar pajaknya, setiap transaksi itu kan ada pajaknya, jadi tidak ada yang dirugikan tidak ada yg sebut ‘memakai uang konsumen’,” ungkap Roy.

Roy juga menjelaskan sebetulnya inisiatif ini telah muncul sejak 2016, waktu itu pihaknya diminta untuk menjadi pelopor menggunakan plastik berbayar yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Namun, pihaknya menyanyangkan pihak KLHK alih-alih mengeluarkan payung hukum nasional. Justru hingga kini aturan itu belum keluar juga dari KLHK.

Baca juga  Profil, foto-foto ketampanan, dan penampakan kekekaran Jeremiah Lakhwani 'Aquaman Indonesia'

“Kita ini langkah konkret sambil tunggu peraturan dari KLHK. Seperti yg dikatakan KLH, mereka sejak 2016 bilang ada aturan pengaturan sampah plastik, tapi hingga kini belum keluar sudah tiga tahun lamanya,” ungkap Roy.

“Tahun 2016 pun kita juga sudah lakukan ini, namun setelah tiga bulan uji coba, polemik justru muncul dan tidak ada penanganan dari pemerintah maka kami hentikan, padahal berhasil dengan sukses,” tambahnya.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here