Simak penjelasan PT IMIP tentang demonstrasi karyawan yang sesungguhnya

SOLORAYA.COM – Video yang menyebutkan bahwa di Morowali bergejolak karena TKA China sudah semena-mena merendahkan pribumi beredar di media sosial. Informasi ini dibagikan di sejumlah media sosial. Seperti di Twitter.com dan Youtube.


Nah, sebelum menjadi korban hoaks, alangkah lebih baik menyimak penjelasan lengkap dari Humas PT IMIP, Dedi Kurniawan.

Diungkapkan bahwa video aksi protes karyawan PT IMIP yang diunggah di Twitter dan YouTube terjadi disinformasi. Dia menyebut bahwa video itu memang kejadian di PT IMIP, namun caption yang dituliskan dalam unggahan itu tidak benar.

“Foto (ketiga) ini benar tapi caption-nya hoaks. Yang demo 100 persen karyawan Indonesia menuntut kenaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) sebesar 20 persen,” ujar Dedi, Jumat (25/1/2019).

“Foto (pertama) benar tapi caption-nya juga salah. Enggak ada hubungannya dengan gaji TKA,” ujar Dedi sebagaimana dilansir Kompas.

Tak hanya itu, Dedi juga mengatakan bahwa judul video yang diunggah dalam situs berbagi video, YouTube itu adalah hoaks atau tidak benar. Video yang diunggah di YouTube bertuliskan: “Viral!! Ribuan TKA asal Tiongkok akhirnya keluar dari persembunyian”.
Sementara, Dedi telah menjelaskan bahwa yang melakukan aksi demonstasi adalah karyawan Indonesia, bukan karyawan dari negara China.

Baca juga  Deretan foto Avriellya Shaqqila paling imut dan sopan

Hingga saat ini, aksi demonstrasi telah selesai dan situasi telah aman. “Mereka aksi sejak kemarin dan hari ini situasi sudah aman, karyawan sudah bekerja seperti biasa,” ujar Dedi.

Dilansir dari AntaraNews, aksi demonstrasi yang dilakukan pekerja PT IMIP itu memang berlangsung kemarin, Kamis (24/1/2019). Para pekerja mogok kerja untuk meminta kenaikan UMSK 2019 sebesar 20 persen.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Umar Rasyid menyatakan bahwa dalam proses pembahasan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), tak diperbolehkan adanya saling intimidasi antara buruh dan manajemen perusahaan.

Alasannya, kata Umar di Morowali, Kamis, amanat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan lainnya yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait UMSK, intinya adalah kesepakatan bersama.

“Nah, jika amanat yang terkandung adalah kesepakatan, maka sangat tidak patut jika ada salah satu pihak yang melakukan penekanan atau intimidasi kepada pihaknya lainnya,” kata Umar Rasyid usai memantau akdi mogok sekitar 1.000 karyawan di lingkungan kawasan industri pertambangan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Desa Bahodopi, Kabupaten Morowali, Kamis.

Aksi mogok ini sebagai upaya pekerja untuk mendesak Gubernur Sulteng mengeluarkan keputusan menaikan UMSK tahun 2019 sebesar 20 persen, menyusul gagalnya kesepakatan yang telah dibangun antara pihak perusahaan, serikat buruh dan Dewan Pengupahan Kabupaten Morowali.

Baca juga  Lengkap, ini daftar pemenang Grammy Award 2019

Umar mengatakan adalah kewenangan pemerintah Kabupaten Morowali untuk menetapkan besaran UMSK. Saat ini proses pembahasannya secara tripartit masih terus berjalan karena para pihak yang terlibat dalam pertemuan tripartit itu belum mencapai titik temu untuk saling bersepakat.

Dikatakannya, pertemuan tripartit untuk menentukan besaran UMSK di Kabupaten Morowali itu melibatkan perwakilan buruh, perwakilan perusahaan dan pemerintah sebagai mediator.

Oleh karena itu, kata Umar, selama proses pembahasan UMSK itu berlangsung, tak ada satu pun pihak yang diizinkan untuk menekan atau mengintimidasi pihak lainnya yang berkepentingan dengan UMSK atau pihak-pihak yang terlibat dalam pertemuan tripartit itu.

“Aksi unjuk rasa, orasi dan mogok kerja adalah bentuk-bentuk dari pengancaman dan intimidasi yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lainnya. Padahal inti amanat Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 adalah kesepakatan bukan pengancaman,” ujar Umar sebagaimana dikutip oleh OkeZone.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here