Review lengkap debat perdana Capres-Cawapres 2019 dan fakta-faktanya

SOLORAYA.COM – Hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Itulah tema acara debat perdana Capres-Cawapres 2019 telah usai digelar pada Kamis, 17 Januari 2019 malam lalu. Dalam acara yang dipandu Ira Koesno ini, pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin dan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno beradu gagasan serta program.

Caleg mantan napi kasus korupsi
Joko Widodo mempertanyakan Prabowo terkait sejumlah mantan narapidana kasus korupsi dari Partai Gerindra yang mendaftar sebagai caleg. Dia menyinggung Prabowo karena ikut meloloskan caleg eks narapidana kasus korupsi di partainya.

Namun, sebagaimana dimuat di Kompas, 29 Mei 2018, Jokowi pernah menegaskan bahwa mantan narapidana kasus korupsi memiliki hak mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif. Ia menjelaskan, konstitusi menjamin hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk mantan narapidana kasus korupsi. Hal ini menanggapi wacana KPU melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg dalam Pemilu 2019.

Pasangan Capres-Cawapres 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (Instagram)

Tax rasio
Prabowo Subianto menyatakan akan meningkatkan tax ratio. Menurutnya, saat ini berada 10 persen bahkan lebih rendah. Dia akan meningkatkan 16 persen tax ratio, minimal 60 miliar dolar.

Dikutip dari CNN Indonesia, Rasio pajak (tax ratio) merupakan perbandingan antara penerimaan perpajakan dibandingkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dalam arti sempit, rasio pajak hanya memperhitungkan penerimaan pajak. Sementara, dalam arti luas, rasio pajak memperhitungkan penerimaan pajak, bea dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sumber daya minyak dan gas, mineral, serta batu bara.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), rasio pajak dalam arti luas trennya menurun selama periode 2015-2017 yaitu dari 11,6 persen (2015), 10,8 persen (2016), dan 10,7 persen (2017). Pada 2018, rasio pajak sementara meningkat 0,8 persen menjadi 11,5 persen.

Dalam arti sempit, rasio pajak Indonesia 9,19 persen (2015), 8,91 persen (2016), dan 8,47 persen (2017). Tahun lalu, rasio pajak dalam arti sempit (sementara) membaik menjadi 8,9 persen dengan penerimaan pajak sementara sebesar Rp1.315,9 triliun dan asumsi PDB 2018 Rp14.800 triliun.

Upaya meningkatkan penerimaan perpajakan pajak selama pemerintahan Jokowi-JK di antaranya melalui kebijakan amnesti pajak (2016-2017), peningkatan basis pajak, penyempurnaan data dan sistem informasi pajak, bea-cukai terkini dan terintegrasi, insentif fiskal berupa penghapusan pajak penghasilan (tax holiday) maupun keringanan pajak (tax allowance), serta peningkatan pelayanan.

Jatah Jabatan untuk kader Parpol
Menanggapi pertanyaan terkait jabatan penting diberikan kepada kader parpol, Jokowi menyatakan tidak boleh ada diskriminasi jabatan, baik orang partai maupun kalangan profesional.

Namun kenyataannya, Jokowi melantik Wiranto sebagai Menko Polhukam pada 2016. Saat itu Wiranto masih menjabat ketua umum Partai Hanura.

Belakangan, Jokowi juga mengizinkan menteri kabinetnya tetap memegang jabatan di parpol masing-masing. Salah satunya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang menjabat ketua umum Golkar.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita saat ini masih menjabat Ketua Koordinator Bidang Pengembangan Perempuan, Pemuda dan Inovasi Sosial Partai Golkar. Sementara Idrus Marham yang mengisi posisi sebelumnya, juga menjabat Koordinator Bidang Kelembagaan DPP Golkar.

Ada pula Nusron Wahid yang menjabat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) masih menjabat Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu Golkar untuk wilayah Kalimantan dan Jawa.

Penegakan hukum
Menjawab pertanyaan terkait konflik kepentingan dalam penegakan hukum, Joko Widodo mengatakan jika memiliki bukti terhadap suatu kasus maka publik diminta melapor ke polisi, KPK, maupun kejaksaan. Menurutnya, semua kasus harus dijalankan sesuai mekanisme hukum.

Fadli Zon pernah melaporkan sejumlah perkara ke polisi, namun kasusnya mandek. Salah satunya, kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dengan terlapor akun Twitter Ananda Sukarlan yang menyebut Fadli makan bersama admin Muslim Cyber Army pada Maret 2018. Selain itu, Fadli juga pernah melaporkan Sekjen PSI Raja Juli Antoni terkait pernyataan yang menyebut dirinya biang penyebaran hoaks. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka terkait kasus tersebut.

Di sisi lain, polisi telah menetapkan status tersangka terhadap seorang remaja berinisial RJ karena menghina Jokowi di akun Instagram pada Mei 2018. Polisi juga telah menetapkan tersangka terhadap perempuan berinisial A yang menyerobot rombongan konvoi Jokowi pada September 2018. Pada Oktober 2018, polisi juga menetapkan 14 orang mahasiswa sebagai tersangka dalam aksi demo tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla karena diduga memprovokasi dan melakukan pengeroyokan.

Sementara penanganan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan telah memakan waktu lebih dari satu tahun, namun hingga kini pelaku belum juga terungkap.

Lapangan kerja
Menjawab soal kepastian hukum, Sandiaga Uno mengatakan lapangan kerja susah didapat dan peluang usaha susah dilakukan karena tidak ada kepastian hukum.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2018 di angka 5,34 persen, membaik dibandingkan tahun lalu sebesar 5,5 persen.

Pada 2016 Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 5,61 persen. Sementara itu TPT Agustus 2015 sebesar 6,18 persen meningkat dibanding TPT Agustus 2014 (5,94 persen).

Menteri tidak kompak
Prabowo Subianto menyinggung soal perbedaan pendapat antar pejabat di bawah Jokowi soal impor beras. Menurutnya, Menteri Pertanian menyebut cadangan beras cukup dan tak perlu impor, Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas) menilai tak perlu impor beras. Sementara, Menteri Perdagangan mengizinkan impor beras.

Pada pertengahan September 2018, Dirut Bulog Budi Waseso menegaskan cadangan beras masih mencukupi sehingga tidak memerlukan impor. Kala itu, Buwas menyebut cadangan beras Bulog mencapai 2,4 juta ton.

Pada sisi lain, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menilai Indonesia perlu mengimpor beras karena setok Bulog menipis dan mengantisipasi kemarau.

Meski terjadi perdebatan, pemerintah tetap mengimpor 2 juta ton beras sepanjang tahun 2018 secara bertahap.

Gaji PNS
Menjawab pertanyaan soal pembenahan birokrasi bebas korupsi, Prabowo mengatakan akar masalahnya adalah penghasilan pegawai negeri para birokrat yang tidak realistis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Pegawai Negeri Golongan I(a) masa kerja nol tahun sebesar Rp1.488.500 sementara untuk golongan I(d) masa kerja 27 tahun adalah Rp2.558.700. Untuk golongan II(a) masa kerja nol tahun sebesar Rp1.926.000 sementara itu untuk golongan II(d) masa kerja 33 tahun adalah Rp3.638.200.

Baca juga  Update jumlah korban meninggal akibat banjir dan longsor Sulawesi Selatan

Gaji PNS golongan III, terendah (IIIa) dengan masa kerja nol tahun adalah Rp2.456.700. Adapun gaji untuk PNS golongan (IIId) masa kerja 32 tahun adalah Rp4.568.800. Untuk PNS golongan (IVa), masa kerja nol tahun kini menjadi Rp2.898.500. Sementara, gaji tertinggi PNS golongan (IVe) dengan masa kerja 32 tahun kini menjadi Rp5.620.300.

Selain itu, ada tunjangan kinerja kementerian. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri misalnya, kelas jabatan terendah mendapat sebesar Rp2.531.250 dan kelas jabatan tertinggi sebesar Rp33.240.000.

Pasangan Capres-Cawapres 2019 Joko Widodo – Ma’ruf Amin. (Twitter)

Terorisme
Ketika bicara pemberantasan terorisme, Prabowo menyebut bahwa sewaktu dia muda memiliki spesialisasi di bidang teror. Ia mengaku paham betul soal antiteror karena masuk tim antiteror pertama yang dibentuk bersama Luhut Pandjaitan.

Detasemen Penanggulangan Teror (Gultor) 81 Dibentuk pada 30 Juni 1982. Latar belakangnya berawal dari keberhasilan Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha/kini Kopassus) yang melakukan pembebasan sandera oleh teroris yang membajak pesawat Garuda DC-9 Woyla di Thailand pada 31 Maret 1981.

Operasi Kopassandha tersebut di bawah komando Benny Moerdani yang kala itu menjabat sebagai kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) ABRI. Komandan pertama Sat-81 adalah Luhut Binsar Pandjaitan dan wakilnya adalah Prabowo Subianto.

Fatwa terorisme
Ma’ruf Amin menyebut MUI mengeluarkan fatwa terorisme bukan jihad, haram, harus dihukum keras karena menimbulkan kerusakan.

Pada 24 Januari 2004 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 tentang terorisme. MUI menetapkan hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Dalam fatwa itu disebutkan juga bahwa terorisme bersifat merusak (ifsad) dan anarkistis/chaos (faudha).

Pemberdayaan perempuan
Prabowo menjawab pertanyaan Jokowi soal visi misi terkait kebijakan berspektif gender dan pemberdayaan perempuan. Kata Jokowi, struktur jabatan strategis DPP Gerindra dipegang oleh laki-laki. Menurut Prabowo, Rachmawati Soekarnoputri menjabat wakil ketua umum dan keterwakilan perempuan dalam susunan caleg Gerindra yang terbanyak, mencapai lebih dari 30 persen.

Partai Gerindra memiliki 14 wakil ketua umum dewan pimpinan pusat (DPP). Salah satu jabatan itu diisi oleh Rahmawati Soekarnoputri, yang menjabat sebagai wakil ketua umum bidang ideologi. Sementara 13 jabatan wakil ketua umum lainnya dijabat oleh laki-laki.

Berdasarkan data KPU, Gerindra telah memenuhi persyaratan minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen. Sementara, persentase keterwakilan perempuan Gerindra mencapai 37 persen atau 213 caleg perempuan dari total 575 caleg.

Namun, jumlah keterwakilan perempuan terbanyak dalam Pileg 2019 dipegang oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan jumlah 274 caleg perempuan atau 45 persen. Berdasarkan persentase, keterwakilan perempuan terbanyak dipegang oleh PKPI dengan angka 55,93 persen atau 99 dari 177 caleg.

Data ICW
Jokowi mengatakan, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, yang adalah Partai Gerindra, paling banyak menyumbang caleg yang merupakan eks narapidana kasus korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis bahwa sebanyak 40 nama calon anggota legilatif di tingkat DPRD dan DPD eks narapidana korupsi pada 5 Januari 2019.

Di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Partai Golkar disebut menyumbangkan nama terbanyak dalam daftar tersebut dengan total tujuh caleg eks-napi korupsi. Posisi kedua disusul Partai Gerindra dengan enam nama, dan Partai Hanura dengan lima nama.

Berturut-turut Partai Demokrat dan PAN berada di posisi empat dan lima dengan masing-masing empat caleg. Selain itu Partai Berkarya di posisi enam dengan tiga caleg.

Posisi selanjutnya ditempati oleh Partai Perindo, Partai Garuda dan PKPI yang masing-masing menyumbang dua caleg. Selain itu, PBB dan PKS di tempat paling buncit dengan satu caleg eks napi kasus korupsi.

Rekrutmen ASN
Saat bicara soal rekrutmen berbasis kompetensi, Jokowi menyebut rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah terbuka. Bahkan, anaknya pun tidak lulus dalam seleksi.

Salah satu anak Jokowi, Kahiyang Ayu, mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintah Kota Surakarta, Oktober 2014.

Hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) Kahiyang dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) nilai totalnya 300, yang terdiri Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 50, Tes Intelegensi Umum (TIU) 95, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 155.

Sementara, menurut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surakarta, passing grade yang ditetapkan panitia seleksi nasional (panselnas) adalah 70 untuk TWK, 75 untuk TIU, dan 126 untuk TKP. Skor TWK Kahiyang pun dinyatakan di bawah standar alias tidak lolos.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2014, nilai Tes Karekteristik Pribadi (TKP) minimal 126, Nilai Tes Intelegensia Umum (TIU) minimal 75, dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) paling rendah 70.

Korupsi pejabat
Ketika ditanya soal perilaku korupsi pejabat akibat politik berbiaya tinggi, Jokowi menyinggung soal rekrutmen berbasis kompetensi, bukan finansial dan nepotisme, penyederhanaan sistem pemilu.

Contoh biaya politik tinggi, berdasarkan data KPU DKI, ada pada Pilgub DKI 2012. Laporan awal dana kampanye para cagub dan cawagub DKI 2012, yakni Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli mencapai Rp62,6 miliar, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama Rp27,5 miliar, Alex Noerdin-Nono Sampono 24,6 miliar, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini sebesar Rp21,5 miliar, Faisal Basri-Biem Benyamin sebesar Rp4,1 miliar.

Sementara itu, terkait rekrutmen berbasis kompetensi, Jokowi sendiri membuat kebijakan lelang jabatan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI. Jabatan pimpinan tinggi dan madya pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

Selain itu, pengadaan ASN di era Jokowi dilakukan berdasarkan penetapan menteri sesuai dengan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan. Mekanisme rekrutmen dilakukan lewat online, mulai dari pendaftaran hingga tes seleksi, kecuali tahap SKB (seleksi kompetensi bidang).

Baca juga  Polisi bongkar nama 6 artis yang terjerat kasus prostitusi online, ini dia....

Gaji gubernur dan luas Malaysia
Saat bicara soal biaya politik tinggi, Prabowo Subianto menyinggung gaji gubernur yang hanya Rp8 juta. Padahal, Gubernur Jawa Tengah misalnya, mengelola wilayah yang lebih besar dari Malaysia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, total pendapatan Gubernur di Indonesia sebesar Rp8.600.000. Itu terdiri dari gaji pokok Rp3.200.000, tunjangan jabatan Rp5.400.000.

Namun selain gaji pokok dan tunjangan, para gubernur juga mendapatkan biaya penunjang operasional yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di masing-masing daerah.

Misalnya, Gubernur DKI Jakarta turut mendapatkan tunjangan operasional sebesar Rp2,695 miliar/bulan pada tahun anggaran 2017; Gubernur Jawa Tengah mendapat dana operasional sebesar Rp1,04 miliar pada tahun anggaran 2014.

Perhitungan anggaran operasional gubernur telah diatur dalam PP 109/2000. Anggaran itu dibuat untuk penghargaan tersendiri bagi kepala daerah yang bisa meningkatkan PAD di masing-masing daerah.

Sementara, berdasarkan data dari KBRI Kuala Lumpur, Malaysia memiliki luas 329,847 Km persegi. Sedangkan luas wilayah jawa tengah berdasarkan Badan Pusat Statistik 2015-2017 hanya 32.544 Km persegi. Artinya, luas Malaysia hampir 10 kali lebih luas dari Jawa Tengah.

Kepala daerah dukung pasangan Pilpres 2019
Prabowo Subianto menyebut ada seorang kepala desa menjadi tersangka karena menyatakan dukungan dan ikut kampanye calon wakil presiden 02 Sandiaga Uno. Namun, pejabat negara atau kepala daerah yang menyatakan dukungan ke pasangan nomor 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin tak diusut.

Seorang Kepala Desa Sampangagung, Kutorejo, Mojokerto, Suhartono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Mojokerto, November 2018. Suhartono diduga terlibat dalam kampanye Cawapres Sandiaga Uno.

Ia dianggap melanggar Pasal 490 jo. Pasal 482 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang melarang kepala daerah ikut mendukung paslon, cuti ataupun tidak, di masa kampanye. Ia dituntut hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 tahun.

Sementara, sejumlah kepala daerah yang mendukung Jokowi-Ma’ruf di antaranya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, hingga Gubernur Papua Lukas Enembe. Para kepala daerah ini tak diproses secara hukum.

Ridwan Kamil sendiri sudah dilaporkan. Namun, ia menyebut dukungan itu tak melanggar kampanye karena perundangan membolehkan kepala daerah ikut kampanye selama masa cuti atau di luar hari kerja.

Sementara, salah satu kepala daerah yang mendukung Prabowo-Sandiaga, Anies Baswedan, sempat diproses ke Bawaslu karena berpose dua jari di Konferensi Nasional Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12), meski kemudian itu dinyatakan tak melanggar aturan pemilu karena tidak terbukti menguntungkan atau merugikan kubu tertentu.

Pelanggaran HAM
Jokowi mengaku tidak mudah menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu karena kompleksitas hukum. Namun, ia berkomitmen menyelesaikan masalah ini melalui reformasi kelembagaan.

Jokowi melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, April 2016 lalu telah membuat Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965.

Simposium itu bertujuan untuk mempertemukan korban, sejarawan, mantan jenderal TNI, dan para tokoh di pusaran peristiwa 1965 untuk menguak yang sesungguhnya terjadi pada tragedi itu.

Menko Polhukam Wiranto pada 12 Oktober 2016 lalu menyatakan kasus pelanggaran HAM mengenai kasus 1965 akan diselesaikan melalui jalur non-yudisial. Selain itu, Wiranto juga berencana membentuk tim terpadu pengusut pelanggaran HAM berat.

Namun hingga kini belum ada hasil dari tim terpadu dan korban pelanggaran HAM masa lalu belum mendapat pengakuan dan permintaan maaf dari negara.

Kriminalisasi kepala desa
Menanggapi Prabowo Subianto soal kriminalisasi kepala desa yang mendukungnya, Jokowi memintanya tidak asal tuding. Ia menyinggung kebohongan jurkam Prabowo yang mengaku dianiaya mukanya hingga babak belur.

Pada Oktober 2018, sejumlah pihak dari kubu Prabowo, seperti juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak; Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon; dan politikus Gerindra Rachel Maryam, mengungkap soal dugaan penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet, salah satu juru kampanye BPN.

Namun, Ratna akhirnya mengaku bahwa luka lebam pada wajahnya merupakan dampak proses sedot lemak yang dilakukan pada 21 September 2018. Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus hoaks dan meminta maaf atas kebohongan yang dilakukannya.

Gaji hakim
Prabowo mengatakan harus menggaji hakim begitu hebat supaya tidak terpengaruh sogokan, dan harus menguasai sumber ekonomi bangsa Indonesia agar lembaga penegak hukum bersih dan kuat.

Sejak 2004 sampai 2018, KPK menjerat sejumlah penegak hukum, di antaranya, dua polisi, 18 hakim, dan 7 jaksa menjadi tersangka korupsi, walaupun peningkatan kesejahteraan sudah dilakukan sebelumnya.

Misalnya, gaji pokok di luar tunjangan anggota Kepolisian yang ditingkatkan lewat PP Nomor 35/2015 tentang Gaji Anggota Polri menjadi berkisar antara Rp1,5 hingga Rp5,6 juta.

Sementara, untuk pendapatan hakim, di antaranya untuk tunjangan kemahalan, mencapai sekitar Rp10 juta, sebagaimana diantur dalam PP Nomor 17/16 tentang Hak Keuangan Hakim.

Bonus atlet
Jokowi mengatakan bonus bagi para atlet peraih medali Asian Paragames juga diberikan setara dengan yang diterima peraih medali di atlet Asian Games.

Atlet-atlet penyumbang medali emas di Asian Para Games 2018 mendapat bonus sebesar Rp1,5 miliar, sementara peraih medali perak mendapat bonus sebesar Rp500 juta, dan peraih perunggu mendapat bonus Rp250 juta.

Pemerintah memberi bonus Rp1,5 miliar bagi atlet perorangan peraih medali emas, Rp500 juta peraih medali perak, dan Rp250 juta peraih medali perunggu di Asian Games 2018.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here