Pose dua jari Anies Baswedan bukan pelanggaran, begini penjelasan lengkap Bawaslu Bogor

SOLORAYA.COM – Pose dua jari yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam acara Partai Gerindra bukan pelanggaran kampanye. Hal itu sudah dipastikan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor.


Pada Senin (7/1/2019) lalu, Anies telah menjalani pemeriksaan terkait pose dua jari yang ia lakukan saat menghadiri Konferensi Nasional Gerindra. Dalam pemeriksaan tersebut Anies dicecar 27 pertanyaan terkait kehadirannya dalam acara tersebut.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah mengatakan dengan tindakannya di acara Gerindra tersebut, Anies berpotensi melanggar Pasal 547 UU Pemilu.

Anies pun terancam pidana penjara tiga tahun jika dugaan itu terbukti sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

“Poin klarifikasi kan yang dilaporkan terkait dugaan Pasal 547. Yang dilaporkan itu kan pengacungan simbol,” kata Irvan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Baca juga  Ratu Wushu Indonesia Lindswell Kwok menikah bulan ini

Bukan pelanggaran
Namun, pada Jumat 11 Januri 2019, Irfan mengatakan tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan dari pose dua jari yang dilakukan Anies tersebut.

“Berdasarkan rapat kedua di Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Bogor, Polres Bogor dan Kejaksaan, memutuskan bahwa kesimpulannya laporan yang dilaporkan yang diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor itu tidak memenuhi unsur,” terang Irfan sebagaimana dilansir CNN Indonesia.

Anies Baswedan. (Instagram)

Oleh karena tak ditemukannya unsur pelanggaran dalam kejadian itu, pihaknya pun tak dapat memproses dan melanjutkan kasus tersebut.

“Sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya,” kata Irfan.

Irfan kemudian menjelaskan, pertimbangan pihaknya tak melanjutkan kasus itu lantaran selama pemeriksaan tak ditemukan unsur yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu dalam Pilpres selama masa kampanye.

Baca juga  Kronologi bumbu telur asin kemasukan cicak mati dan permintaan maaf Irvins Salted Egg

“Ya pertimbangannya kan unsur pasalnya yang disangkakan 282 jo 547. 282 itukan pejabat negara dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu selama masa kampanye,” kata dia.

“Berdasarkan hasil klarifikasi, baik keterangan pelapor maupun terlapor dan saksi-saksi, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa terlapor ini telah membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan, jadi unsurnya tidak memenuhi,” jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here