Pemerintah Taiwan bantah kabar mahasiswa Indonesia kerja paksa

SOLORAYA.COM – Kabar adanya mahasiswa Indonesia di Taiwan yang diduga kerja paksa sempat membuat geger masyarakat di Indonesia. Pemerintah Taiwan, kampus terkait, serta mahasiswa di kampus tersebut akhirnya membantah isu tersebut.


Isu ini berawal dari pernyataan anggota parlemen Taiwan, Ko Chieh En, yang melakukan penyelidikan. Ko mengatakan 300 mahasiswa Indonesia berusia di bawah 20 tahun yang berkuliah di Universitas Hsing Wu dipaksa bekerja. Pernyataan Ko ini dimuat salah satunya oleh Taiwan News.

Ilustrasi mahasiswa. (Pixabay)

Berdasarkan penyelidikan Ko, para mahasiswa hanya berkuliah pada Kamis dan Jumat setiap pekan. Sedangkan untuk Minggu hingga Rabu, mereka diangkut dengan bus menuju pabrik di Hsinchu untuk bekerja pada pukul 07.30-19.30 waktu setempat dengan hanya 2 jam istirahat. Mereka ditugasi mengepak 30 ribu lensa kontak sambil berdiri setiap hari.

Tak hanya itu, menurut Ko, mayoritas mahasiswa RI adalah muslim. Namun mereka terpaksa makan makanan yang mengandung potongan babi.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Hsin Wu Technology University yang dikirim oleh Direktur Divisi Media Informasi Perwakilan Kantor Ekonomi dan Dagang Taipei (TETO) Indonesia di Jakarta Kendra Chen, pihak kampus dengan tegas menyatakan apa yang beredar sama sekali berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Berikut 4 poin penjelasan sekaligus bantahan pihak kampus Hsin Wu Technology University terkait dugaan kerja paksa terhadap ratusan mahasiswa Indonesia sebagaimana yang dikutip dari DetikNews:

1. Proses seleksi dan pendaftaran dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan sekolah yang menjadi partner di Indonesia. Kami telah memberikan penjelasan kepada seluruh siswa bersama staf pemerintah daerah Indonesia dan melaporkan kepada Gubernur Bangka. Demikian pula Gubernur telah mengunjungi para mahasiswa di Taiwan dan menyatakan puas dengan program kerja sama ini. Pihak sekolah juga sudah memberikan konferensi pers secara resmi kepada media di Indonesia.

2. Mahasiswa baru tidak melakukan pelanggaran dalam pemagangan, dan tuduhan tersebut sangat tidak mendasar di mana: mahasiswa dilaporkan telah melanggar peraturan pada tahun pertama perkuliahan. Selain liburan musim dingin dan musim panas, mahasiswa bekerja dalam kelompok tidak lebih dari 20 jam per minggu, dan semuanya telah sesuai dengan prosedur yang diperlukan dalam pengajuan izin kerja, asuransi kesehatan dan tenaga kerja, demikian pula kampus telah mengatur transportasi antar-jemput mahasiswa. Tahun kedua perkuliahan telah diatur sistem pemagangan. Mahasiswa tidak pernah dieksploitasi, dan sangat tidak masuk akal bagi mahasiswa untuk memasang sebanyak 30 ribu label dalam 10 jam per hari. Semua tercatat dalam absensi kehadiran dan dikuatkan dengan slip gaji yang diterima selama bekerja.

Baca juga  Ratusan mahasiswa RI diduga jadi korban kerja paksa di Taiwan, kok bisa?

3. Tuduhan terhadap perlakuan mahasiswa sangat tidak beralasan: setelah mengetahui pemberitaan ini, sebagian besar mahasiswa merasa sangat tidak nyaman dan tidak memahami mengapa media dapat memutarbalikkan fakta serta membuat pemberitaan yang bertentangan dengan kondisi mahasiswa dimana pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh siswa akan keluar dari perkuliahan. Padahal setelah kejadian ini, seluruh mahasiswa menyampaikan pendapat mereka ke kampus dan menyatakan akan tetap terus kuliah di kampus dan mendukung program yang ditetapkan kampus.

4. Merusak reputasi perusahaan: pemberitaan palsu telah merusak reputasi tinggi yang selama ini dimiliki oleh perusahaan Taiwan. Berdasarkan kebijakan New Sothbound Policy, perusahaan bersedia melatih keterampilan mahasiswa gratis tanpa biaya. Mengingat keahlian di bawah standar dengan kemampuan bahasa terbatas. Perusahaan bersedia berkorban dalam kerja sama ini, namun mereka dituduh sebagai perusahaan jahat sehingga menjadikan kebijakan New Southbound Policy tidak memiliki arti.

Klarifikasi PPI Taiwan

PPI Taiwan mengklarifikasi dugaan mahasiswa Indonesia menjadi korban kerja paksa seperti kabar yang ramai beredar. Dari hasil penelusuran, PPI Taiwan menilai istilah ‘kerja paksa’ tidak tepat. PPI Taiwan juga mengkonfirmasi langsung ke mahasiswa di beberapa universitas yang disebut dalam pemberitaan di Taiwan dan internasional. Ternyata memang ada kelebihan jam kerja mahasiswa.

“Setelah kami mengkonfirmasi ke beberapa mahasiswa di universitas yang disebut dalam pemberitaan, memang ada kelebihan jam kerja dari yang telah ditentukan (20 jam per minggu untuk pelajar). Seluruh jam kerja yang dilakukan tetap diberikan gaji dan kata ‘kerja paksa’ sebenarnya kurang tepat untuk hal ini. Sejauh ini ada beberapa mahasiswa yang mengeluh capek dan ada juga beberapa mahasiswa yang menikmati hal ini,” ungkap PPI Taiwan dalam situs resminya.

Baca juga  Ini kanal YouTube "panggil Saya BTP", belum ada postingan tapi subscribers langsung 2 ribu

Pemerintah Taiwan membantah mahasiswa Indonesia menjadi korban kerja paksa di Hsing Wu Science and Technology University. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Ketua Perwakilan Kantor Ekonomi dan Dagang Taipei (TETO) Indonesia di Jakarta, John C Cen, dalam jumpa pers di kantornya, gedung Artha Graha, Jakarta Selatan, Jumat (4/1/2019).

“Dalam magang, siswa pada tahun pertama tidak akan diizinkan bekerja lebih dari 20 jam setiap minggu kecuali di liburan musim panas dan musim dingin, dan semua harus mendapatkan izin kerja dan menikmati semua hak sesuai dengan ketentuan hukum perburuhan. Mereka harus memiliki asuransi kesehatan, mendapatkan bayaran yang sesuai, membayar dua kali lipat bila lembur, transportasi ke dan dari universitas yang diatur oleh otoritas universitas,” ungkapnya.

Setelah kabar dugaan kerja paksa ramai beredar, pemerintah Taiwan mengaku melakukan penyelidikan dengan menerjunkan seorang pejabat senior dari kementerian Pendidikan Taiwan. Pejabat itu mewawancarai para siswa pada 28 Desember 2018 dan 3 Januari 2019.

“Menurut semua pengaturan magang di luar kampus sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Taiwan, dan mereka menyangkal bahwa mereka dilecehkan dalam program magang tersebut,” papar John.
“Semua siswa yang diwawancarai oleh pejabat dari Kementerian Pendidikan ditawari kesempatan untuk dipindahkan ke universitas lain, tetapi mereka memilih tinggal di Universitas Hsing Wu,” sambungnya.

Berdasarkan surat yang dikirim salah satu mahasiswa, Jumat (4/1/2019), para mahasiswa yang diketahui jumlahnya dari jumlah tanda tangan yang ada dalam surat menyampaikan bahwa tidak benar adanya kerja paksa. Mereka juga menegaskan tidak ada sajian mengandung babi kepada mereka.

“Tidak ada kerja paksa yang dilakukan sekolah terhadap kami, tidak ada makanan yang mengandung babi disajikan untuk kami,” tulis para mahasiswa dalam surat tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here