Kelompok sparatis klaim dapat 1,8 juta tandatangan petisi referendum Papua

SOLORAYA.COM – Pemimpin Kelompok separatis the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda mengklaim telah mendapatkan tandatangan dari 1,8 juta orang dalam petisi yang menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat. Benny bahkan juga mengaku telah menyerahkan petisi tersebut kepada Ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet.

“Hari ini adalah hari bersejarah bagi saya dan rakyat saya. Saya telah menyerahkan apa yang saya anggap sebagai tulang rangka rakyat Papua Barat, karena telah banyak orang yang mati terbunuh,” kata Benny di Genewa, Swiss.

Benny seperti dikutip Reuters pada Senin (28/1/2019) mengatakan bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

Benny Wenda. (Independent)

Dia menganggap satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan itu adalah melalui petisi ini yang ditandatangani oleh hampir tiga perempat orang dari total 2,5 juta rakyat Papua.

“(Petisi) ini beratnya 40 kilogram, seperti buku terbesar di dunia,” kata Benny.

Dalam pertemuannya dengan Bachelet, WNI yang tengah mengasingkan diri di Inggris itu juga mengatakan keduanya sempat membicarakan situasi di wilayah Nduga, ketika 11 orang tewas saat melarikan diri dari TNI beberapa waktu lalu.

Benny juga mengklaim setidaknya 22 ribu rakyat Papua terlantar.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib terkait klaim Benny.

Namun, juru bicara komando militer di Provinsi Papua, Mohammad Aidi, membantah tuduhan Benny yang dianggap tidak berdasar.

“Dia (Benny) tidak dapat menunjukkan bukti dari apa yang telah ia tuduhkan terhadap pemerintah Indonesia dan militer. Justru, Gerakan Pembebasan Papua (OPM) lah yang telah membunuh rakyat-rakyat sipil tidak bersalah,” ucap Aidi sebagaimana dilansir CNNIndonesia.

Seperti diketahui, Kabupaten Nduga sempat memanas terutama setelah belasan pekerja jalan Trans Papua dari PT Istaka Karya tewas dalam penembakan massal yang diklaim oleh sayap militer OPM, kelompok kriminal bersenjata (KKB). Seorang personel TNI juga tewas dalam penembakan itu.

Baca juga  Taman Komodo akan ditutup selama setahun

Sejak saat itu, militer terus mengerahkan operasi penangkapan para anggota KKB. Namun, Gubernur Papua, Lukas Enembe, meminta pemerintah menarik mundur pasukan TNI dan Polri dari Nduga karena operasi militer membuat penduduk trauma.

Meski begitu, militer menolak permintaan pemerintah daerah tersebut dengan terus menggencarkan perburuan ke wilayah-wilayah pedalaman di kabupaten itu hingga hutan-hutan di dekat perbatasan dengan Papua Nugini.

Bahkan kabar terbaru menyebutkan, aksi kelompok bersenjata juga telah menewaskan anggota TNI yang bertugas. Selanjutnya baca : Lagi, anggota TNI gugur ditembak kelompok bersenjata di Nduga

Benny Wenda lahir di Lembah Baliem, Papua, 17 Agustus 1974. Sekitar tahun 1970, Wenda muda hidup di sebuah desa terpencil di kawasan Papua Barat. Di sana, dia hidup bersama keluarga besarnya. Mereka hidup dengan bercocok tanam. Saat itu, dia merasa kehidupannya begitu tenang, “hidup damai dengan alam pegunungan.” Kira-kira kalimat itulah yang dia rasakan.

Sampai satu saat sekitar tahun 1977, ketenangan hidup mereka mulai terusik dengan masuknya pasukan militer. Saat itu, Benny Wenda mengklaim pasukan memperlakukan warga dengan keji. Benny menyebut di situsnya, salah satu dari keluarga menjadi korban hingga akhirnya meninggal dunia.

Wenda mengaku kehilangan satu kakinya dalam sebuah serangan udara di Papua. Tak ada yang bisa merawatnya sampai peristiwa pilu itu berjalan 20 tahun kemudian. Saat itu, keluarganya memilih bergabung dengan NKRI.

Kondisi demikian, harus diterima dan dihadapi Wenda. Tetapi rupanya, dia berusaha melawan pilihan orang-orang dekatnya.

Singkat cerita, setelah era pemerintah Soeharto tumbang, gerakan referendum dari rakyat Papua yang menuntut pembebasan dari NKRI kembali bergelora. Dan saat itu, Benny Wenda melalui organisasi Demmak (Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka), membawa suara masyarakat Papua. Mereka menuntut pengakuan dan perlindungan adat istiadat, serta kepercayaan, masyarakat suku Papua. Mereka menolak apapun yang ditawarkan pemerintah Indonesia termasuk otonomi khusus.

Baca juga  Update akhir tahun jumlah korban tsunami Selat Sunda dan infografis lengkap kronologinya

Lobi-lobi terus dia usahakan sampai akhirnya pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, pemberlakuan otonomi khusus adalah pilihan politik yang layak untuk Papua dan tak ada yang lain. Saat itu sekitar tahun 2001, ketegangan kembali terjadi di tanah Papua. Operasi militer menyebabkan ketua Presidium Dewan Papua meninggal. Wenda terus berusaha memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Pertentangan Wenda berbuntut serius. Dia kemudian dipenjarakan pada 6 Juni 2002 di Jayapura. Selama di tahanan, Wenda mengaku mendapatkan penyiksaan serius. Dia dituduh berbagai macam kasus, Salah satunya disebut melakukan pengerahan massa untuk membakar kantor polisi, hingga harus dihukum 25 tahun penjara.

Kasus itu kemudian di sidang pada 24 September 2002. Wenda dan tim pembelanya menilai persidangan ini cacat hukum.

Pengadilan terus berjalan, sampai pada akhirnya Wenda dikabarkan berhasil kabur dari tahanan pada 27 Oktober 2002. Dibantu aktivis kemerdekaan Papua Barat, Benny diselundupkan melintasi perbatasan ke Papua Nugini dan kemudian dibantu oleh sekelompok LSM Eropa untuk melakukan perjalanan ke Inggris di mana ia diberikan suaka politik. Dan sejak tahun 2003, Benny dan istrinya Maria serta anak-anaknya memilih menetap di Inggris.

Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan Red Notice dan Surat Perintah Penangkapan Internasional untuk penangkapan Wenda karena melakukan sejumlah pembunuhan dan penembakan di Tanah Air. Wenda mengklaim, red notice itu sudah dicabut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here