Daftar kepala daerah yang harus berurusan dengan Bawaslu

SOLORAYA.COM – Sepuluh kepala daerah harus berurusan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bukan hanya itu, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pun juga dilaporkan ke Bawaslu.

Dari sebelas kepala daerah, sepuluh di antaranya termasuk menteri Hanif, dilaporkan ke Bawaslu oleh Wakil Ketua Koordinator Bela Islam Azam Khan.

Ilustrasi Pilpres 2019. (KoranNusantara)

Laporan tersebut terkait dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Dalam laporan bernomor 02/LP/PP/RI/00.00/1/2019 itu dilampirkan sejumlah bukti video rekaman aksi para terlapor, dan screen shoot sebuah berita media online yang berjudul ‘Kepala Daerah Se-Riau Dukung Jokowi, Mendagri: Boleh’.

Hal itu dilakukan lantaran mereka yang dilaporkan itu diduga melakukan pelanggaran pemilu. Di mana dalam hal ini para terlapor mengacungkan pose satu jari yang diduga mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Kepala daerah se-Riau mengacungkan tangan dianggap tidak ada masalah. Begitu pun juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Hanif Dhakiri mengacungkan tangan. Bawaslu mengetahui hal itu kenapa Bawaslu diam,” ucap Azam Khan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019.

Baca juga  Wanita cantik ini dapat jodoh gara-gara postingan Ridwan Kamil

Dia sebagaimana yang dikutip dari VivaNews, menilai tindakan yang dilakukan para terlapor diduga merupakan kampanye terselubung untuk capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin, tapi Bawaslu hanya diam saja. Padahal, kasus serupa Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, diperiksa gara-gara mengacungkan dua jari ala pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

“Kami berharap Bawaslu atas laporan saya dan kedua saksi Korlabi untuk segera juga memanggil dan memproses, kami berharap keadilan,” kata dia sebagaimana dilansir VivaNews.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga harus berurusan dengan Bawaslu Kabupaten Bogor karena ada dugaan menguntungkan salah satu calon saat hadir di Konferensi Nasional Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12/2018) lalu.

Pada acara itu Anies juga mengacungkan pose dua jari yang diduga sebagai bagian kampanye untuk pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga  Ahok bebas 24 Januari, begini kabar terbaru tentang rencana pernikahannya dengan Bripda Puput

Anies sebagaimana dilansir Merdeka, juga terancam pidana penjara tiga tahun jika dugaan itu terbukti sebagaimana diatur Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 547 UU Pemilu disebutkan, setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana tiga tahun penjara dan denda Rp36 juta.

Dengan kabar di atas tadi, berarti ini dia, 10 kepala daerah yang harus berurusan dengan Bawaslu :

  1. Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan
  2. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
  3. Bupati Pelalawan Muhammad Harris
  4. Bupati Bengkalis Amril Mukminin
  5. Bupati Indragiri Hilir Muhammad Wardan
  6. Bupati Kwantan Singingi Mursingi
  7. Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasyir
  8. Bupati Rokan Suyatno
  9. Wali Kota Pekanbaru Firdaus
  10. Wakil Wali Kota Dumai Zulkifli A.S.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here