Aturan baru DP kendaraan bermotor 0 persen menuai pro kontra

SOLORAYA.COM – Aturan baru yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai mengenai uang muka atau down payment (DP) 0 persen untuk kredit kendaraan bermotor menuai pro kontra.


Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK RI Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dimana konsumen yang ingin membeli kendaraan bermotor tidak perlu menyiapkan uang muka.

Ilustrasi. (Pixabay)

Namun, aturan baru ini justru menuai pro dan kontra. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan terang-terangan menyatakan tidak setuju dengan adanya aturan baru ini.

Aturan DP 0 persen pada kredit kendaraan bermotor, menurut keduanya, merupakan sebuah kebijakan yang berisiko tinggi. JK mengatakan bahwa kebijakan tersebut memiliki risiko besar lantaran bisa mendorong tumbuhnya bisnis debt collector yang kadang melakukan penagihan yang tidak manusiawi.

“Kalau DP 0 persen itu kreditnya bisa macet dan itu high risk. Kalau terjadi high risk itu nanti yang bekerja debt collector,” tutur Jusuf Kalla.‎

Senada dengan Jusuf Kalla, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun mengaku kurang sepakat dengan aturan tersebut. Sebab, DP 0 persen ini mengancam keberlangsungan industri pembiayaan barang modal atau leasing.

“Saya termasuk yang enggak setuju. Karena apa? karena ini menimbulkan risk. Risiko bagi industri leasing itu sendiri, termasuk mobilnya,” ungkap Budi sebagaimana dilansir Liputan6.

Oleh karenanya, dia berpendapat uang muka seharusnya tetap diadakan dalam proses kredit pembelian kendaraan bermotor. “Jadi lebih baik mereka harus punya tanggung jawab. Di depan itu ada uang muka,” ujar Budi.

Baca juga  Tanggapan keluarga soal adik Billy Syahputra dikabarkan jadi tukang parkir

Tak hanya JK dan Budi, pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pun juga tak setuju. Bahkan Lembaga tersebut mendesak OJK untuk membatalkan aturan DP 0 persen untuk mobil dan sepeda motor. Bila permintaan ini tak digubris, maka mereka akan melakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

Sekretaris Pengurus Harian YLKI, Agus Suyatno, mengatakan bahwa YLKI memiliki beberapa catatan kritis mengenai kebijakan baru dari OJK ini. Salah satunya DP 0 persen dinilai akan memicu kemiskinan baru bagi rumah tangga miskin.

YLKI menyatakan, sejak booming 10 tahun terakhir kredit sepeda motor, rumah tangga miskin yang terjerat iming-iming kredit sepeda motor murah, sangat masif.

“Akibatnya, banyak sekali rumah tangga miskin yang semakin miskin karena pendapatannya tersedot untuk mencicil kredit sepeda motor, atau bahkan mengalami kredit macet (gagal bayar).” kata dia.

Penjelasan OJK

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan, alasan utama yang mendorong penerbitan pembaruan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, karena kecilnya penyaluran kredit sektor tersebut ketimbang potensi besar yang mereka miliki.

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2B OJK, Bambang W. Budiawan mengatakan, volume penyaluran kredit sektor perusahaan pembiayaan atau multi finance itu pada 2018 saja tercatat sebesar 4,5 persen, jauh dibandingkan penyaluran kredit pembiayaan perbankan yang saat ini telah menyentuh angka double digit.

“Multi finance ini dari segi kapasitas sumber dananya itu lebih baik dari penyalurannya. Di 2018, itu pertumbuhannya lebih besar masuk dana ketimbang menyalurkan. Potensi ini, yang bisa digarap sebetulnya,” kata dia di Gedung BI, Jakarta, Rabu 16 Januari 2019 lalu.

Baca juga  Baku tembak di Nduga Papua, TPNPB klaim tewaskan 5 anggota TNI

“POJK itu kembangkan skema pembiayaannya lebih luas, agar ada opsi bagi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas itu. Jadi, dia diminta lebih berperan, karena market-nya tidak di-touch oleh banking, dia ambil seperti motor-mobil. Itu banking yang enggak suka, juga masuk kayak di alat berat, dia garap di sana,” tambahnya.

Meski begitu, Bambang aebagaimana dilansir VivaNews menegaskan, aturan POJK tersebut, yang termasuk di dalamnya membebaskan uang muka atau downpayment (DP) bagi kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat tidak akan meningkatkan kredit macet atau Non Performing Financing (NPF) mereka.

Sebab, menurutnya, pengaturan itu membolehkan perusahaan multi finance untuk membebaskan uang muka hanya untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dan nilai rasio NPF netonya lebih rendah atau sama dengan satu persen.

“Dengan demikian, tidak perlu dikhawatirkan akan memicu kenaikan NPF, karena perusahaan pembiayaan yang layak pun harus memperhitungkan risikonya dan tidak semua calon debitur yang layak juga bisa mendapatkan DP nol persen ini,” tegasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan hasil analisis laporan bulanan perusahaan pembiayaan periode Desember 2016 sampai dengan November 2018, OJK mencatat, NPF industri multi finance menunjukkan perbaikan dari rasio NPF 3,08 persen pada November 2017 menjadi 2,83 persen pada November 2018.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here