Tak lolos ujian ASN, guru honorer bakal digaji sesuai UMR

SOLORAYA.COM –  Pada momen peringatan Hari Guru yang jatuh pada Minggu 25 November 2018 lalu, presiden Joko Widodo atau Jokowi menjanjikan kesejahteraan baik kepada guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun guru honorer.

Adapun salah satunya, memberikan kesempatan bagi honorer guru untuk mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K.

Ucapan selamat Hari Guru dari presiden Joko Widodo. (Instagram@jokowi.

Hal ini diamini oleh Supriano, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Kalau guru honorer jelas artinya sudah ditangani pemerintah. Mereka tetap harus ikuti UU ASN. Kalau dia lulus, ya dia akan jadi. Kalau enggak lulus akan diberi kesempatan melalui P3K. Itu pun melalui tes,” ucap Supriano di kantornya, Jakarta, Senin (26/11/2018).

Dia menuturkan, jika tak lulus P3K, lanjutnya, maka guru honorer akan dibayar mengikuti UMR. Ini yang disiapkan formulanya.

“Kalau enggak lulus lagi, ini yang sedang dipikirkan. Kita mengharapkan mereka diberi sesuai UMR daerah. Ini yang lagi dibuat formulanya,” ungkap Supriano sebagaimana dilansir Merdeka.

Selain itu, pihaknya juga tengah melakukan sensus. Dimana untuk melihat jenjang pendidikan para guru honorer. Dan masa pengabdiannya.

Baca juga  Ngoceh Lagi, Aksi Tolak #2019GantiPresiden Rocky Gerung Bilang Begini

“Kita akan lihat. Apakah dia S1, D4, apakah dia hanya SMA. Ini yang akan kita sedang lihat dulu. Berapa lama dia mengajar di situ. Ini kan kita akan analisis, ini yang sedang kita lakukan sensus,” pungkasnya.

Sekadar informasi tambahan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang jabatan apa saja yang bisa diisi oleh anggota TNI,  Polri, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Nantinya, untuk JPT Madya dan Pratama akan ada jabatan tertentu pada instansi tertentu yang bisa diisi oleh PNS dan non-PNS.

Dikatakan, pemerintah juga sedang menyusun rancangan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pengisian 3 kelompok  jabatan ASN,  yakni Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administratif, dan Jabatan Fungsional.  “Nantinya anggota TNI dan Polri dapat mengisi Jabatan Administratif dan Jabatan Fungsional di instansi-instansi tertentu,” ujar Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier, Aba Subagja, dalam acara Uji Publik Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah, di Jakarta, Kamis (22/11).

Baca juga  Kompleks Penjagalan Anjing Terbesar Ditutup

Aba menjelaskan, yang menjadi pertimbangan untuk pengisian jabatan tertentu untuk TNI dan Polri, pendekatannya bukan berdasarkan kelembagaan melainkan fungsi. Berdasarkan PermenPANRB No.13/2014, pengisian JPT harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif, serta harus dilakukan secara nasional, baik di lembaga maupun di daerah. Hal ini tentunya untuk membuka peluang jabatan seluas-luasnya. “Ini harus diatur melalui Permen. Hal ini pula yang dijadikan pedoman dalam pengisian jabatan itu,” jelas Aba sebagaimana dikutip dari laman resmi Menpan-RB.

Lebih lanjut Aba menambahkan, untuk pengisian jabatan Sekretaris Daerah bisa dilakukan melalui proses  mutasi dan rotasi dari pejabat OPD di lingkungannya dan tetap dilakukan melalui uji kompetensi.  “Kita ingin mewujudkan sistem merit untuk pengisian JPT itu sebagai suatu sistim karir yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga,” imbuhnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here