30 Juta kendaraan di Indonesia tak bayar pajak

SOLORAYA.COM – Dari 130 juta pemilik kendaraan bermotor, ternyata terdapat 30 persen tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Padahal, Polri sudah menerapkan Samsat Online di 24 Polda di Indonesia.

“Jumlahnya ada 30 juta lebih kendaraan motor yang terdaftar di kepolisian tidak bayar pajak,” kata Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Refdi Andri saat memberikan pengarahan dalam diskusi Fungsi Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor di Hotel Patra Jasa, Semarang, Rabu (21/11).

Fasilitas Samsat Online di 24 Polda di Indonesia, menurut Refdi, nyatanya belum dimanfaatkan oleh para pemilik kendaraan untuk mempermudah pembayaran.

“Kita sudah terapkan Samsat Online di setiap Polda. Ini justru belum dimanfaatkan fasilitas mempermudah bayar pajak. Untuk atasi permasalahan itu, kami kerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat,” jelasnya.

Baca juga  Kemana Suara Amien Rais yang Suram dan Habib Rizieq yang Serak?

Refdi sebagaimana dilansir Merdeka menjelaskan, dari 30 juta lebih yang belum bayar pajak, 80 persen merupakan kendaraan roda dua. “Jadi selain tidak memenuhi kewajiban bayar pajak, pemilik kendaraan tidak melaksanakan pengesahan STNK setiap tahunnya masuk dalam kategori melanggar lalu lintas,” kata Refdi.

Tentang Samsat Online

Ubtuk diketahui, pengecekan info pajak dan pembayaran pajak kendaraan kini sudah bisa dilakukan secara online melalui aplikasi e-Samsat milik sejumlah pemerintah daerah.

Jika dulu pemilik kendaraan harus datang ke kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) untuk mengurus perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), kini prosedur tersebut sudah bisa dilakukan secara online melalui e-Samsat.

Terobosan ini tentu sangat memudahkan Anda yang memiliki segudang kesibukan. Maklum saja, sebelum ada aplikasi e-Samsat, untuk urusan memperpanjang STNK, kita bisa menghabiskan banyak waktu untuk antre berjam-jam di kantor SAMSAT.

Baca juga  Ini isi debat Ahmad Dhani versus Ngabalin di TV

Meski demikian, penerapan inovasi baru dari pemerintah daerah ini masih terbatas di beberapa provinsi saja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here