Perjanjian Giyanti Bagi Dua Wilayah Kekuasaan Mataram

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) terikat kontrak politik yang menguntungkan tatkala Pakubuwono II dan Joan Andries Baron van Hohendorff menandatangani Kontrak 11 Desember 1749. Pakubuwono II yang sakit keras menyerahkan kedaulatan Kerajaan Mataram asalkan kelanjutan kekuasaan anak-keturunannya di tangan putra mahkota, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunegara Sudibya Rajaputra Narendra ing Mataram, terjamin.

Di tengah genting situasi Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang dirongrong pemberontakan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said, VOC melalui Van Hohendorff memang menobatkan adipati anom yang terlahir dengan nama R.M. Suryadi sebagai Susuhunan Pakubuwana III pada 15 Desember 1749, lima hari sebelum Pakubuwono II mangkat. Tetapi, sebelum Hohendorff sempat mengumumkan penobatan R.M. Suryadi  itu, pada 12 Desember 1749, Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta mengukuhkan diri sebagai Susuhunan Pakubuwono pengganti kakaknya.

Keberadaan dua Susuhunan Pakubuwana di Bumi Mataram itu merepotkan VOC. Mangkubumi yang menobatkan diri sebagai Susuhunan Pakubuwana itu terbilang sangat kuat, baik dalam bidang keuangan maupun militer, meskipun tanpa dukungan VOC. Sebagaimana dicatat Ricklefs dalam buku Sejarah Indonesia Modern 12002008, VOC bahkan tak mampu menundukkan Mangkubumi yang memberontak terhadap Pakubuwono II dan Pakubuwono III yang didukung serikat dagang Belanda itu.

Pendekatan pun dilakukan VOC terhadap Pangeran Mangkubumi. Opsi VOC adalah menawari Mangkubumi mendapatkan legitimasi atas kekuasaannya yang selama ia galang di Yogya dengan kompensasi bersama-sama menghadapi Mas Said yang sebelumnya merupakan sekutu Mangkubumi dalam menghadapi Pakubuwono II.

Mangkubumi pun sanggup turut meredam pemberontakan yang dilakukan Mas Said yang berjuluk Pangeran Sambernyawa di Bumi Sokawati itu. Sikap baru Mangkubumi itu pun diupayakan VOC dituangkan dalam surat perjanjian yang diteken pula oleh Pakubuwono III.

Sebagaimana tercatat dalam dokumen register harian Gubernur VOC untuk Jawa Utara N. Hartingh, pada 10 September 1754, ia berangkat dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi itu ia lakukan pada 22 September 1754.

Perundingan dengan Pangeran Mangkubumi yang didampingi oleh Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Ronggo sebagaimana juga dikutip sumber-sumber berbahasa Jawa seperti Babad Giyanti dilakukan secara tertutup pada hari berikutnya. Dalam perundingan tersebut, Hartingh didampingi Breton, Kapten Donkel, dan sekretaris Fockens. Sedangkan yang menjadi juru bahasa adalah Pendeta Bastani.

Pembicaraan pertama mereka lakukan untuk membahas pembagian Mataram. N. Hartingh menyatakan keberatan karena tidak mungkin ada dua buah matahari. Mangkubumi menjawab di Cirebon ada lebih dari satu sultan. Hartingh menawarkan Mataram sebelah timur, namun usul ini ditolak Mangkubumi.

Baca juga  Riwayat Pakubuwono IV (2): Sunan Bagus Perintis Syariat Islam di Kraton Solo

Perundingan disebut sejarawan berjalan kurang lancar karena masih ada kecurigaan di antara mereka. Akhirnya setelah bersumpah untuk tidak saling melanggar janji, maka pembicaraan menjadi lancar.

Gubernur VOC kembali mengusulkan agar Mangkubumi tidak menggunakan gelar sunan, dan menentukan daerah mana saja yang akan dikuasai olehnya. Namun, Mangkubumi berkeberatan melepas gelar Sunan karena sejak lima tahun sebelumnya diakui rakyat sebagai sunan. Perundingan terpaksa dihentikan dan diteruskan keesokan harinya.

Pada 23 September 1754 akhirnya nota kesepahaman bahwa wilayah Mataram dibagi dua, wilayah di timur Kali Opak dikuasai Sunan Pakubuwana III, sedangkan wilayah di barat Kali Opak diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi. Daerah pantai utara Jawa yang biasa disebut orang Jawa sebagai daerah pesisiran dan telah diserahkan raja Mataram terdahulu kepada VOC, tetap dikuasai VOC dan ganti rugi atas penguasaan daerah pesisir itu akan diberikan setengah bagiannya kepada Mangkubumi.

Mangkubumi juga dijanjikan memperoleh setengah dari pusaka-pusaka Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk kelengkapan legitimasi kraton barunya di Yogya. Namun, Mangkubumi harus menanggalkan gelar Susuhunan Pakubuwono dan ia memilih menggantinya dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I.

Meski berkuasa sebagai raja, ia harus tunduk kepada kesepakatan VOC dan raja Kasunanan Surakarta sebelumnya, yakni setiap penentuan pepatih dalem (rijks-bestuurder atau chief of administration officer) harus terlebih dulu mendapatkan persetujuan VOC. Pepatih dalem adalah pemegang kekuasaan tertinggi selaku eksekutif kerajaan, karena sehari harinya kekuasaan kerajaan bukan di tangan sultan.

Perjanjian Giyanti (pinterest.com)
Perjanjian Giyanti (pinterest.com)

Nota kesepahaman tersebut kemudian disampaikan kepada Pakubuwono III. Pada 4 November tahun yang sama, Paku Buwono III menyampaikan surat kepada Gubernur Jenderal VOC Mossel atas persetujuannya atas hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dan Mangkubumi tersebut. Berdasarkan perundingan 22-23 September 1754 dan surat persetujuan Pakubuwono III maka pada 13 Februari 1755, ditandatangani perjanjian di Desa Gianti, kini kira-kira di seputaran Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, tenggara ibu kota Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

K.P.H. Soedarisman Poerwokoesoemo dalam Kasultanan Yogyakarta: Suatu Tinjauan tentang Kontrak Politik (1877-1940) menerjemahankan perjanjian yang belakangan hari ini dikenal sebagai Perjanjian Giyanti, The Treaty of Giyanti, the Treaty of Gianti Java, the Gianti Agreement, atau the Giyanti Treaty itu kurang lebih sebagai berikut:

Baca juga  Sejarah Solo (4): Keraton Porak Poranda

Pasal 1

Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalaga Ngabdurrachman Sajidin Panotogomo Kalifatullah yang diberi separuh dari Kerajaan Mataram dengan hak turun-temurun kepada ahli warisnya, dalam hal ini Pangeran Adipati Anom Bendoro Raden Mas Soendoro.

Pasal 2

Akan senantiasa diusahakan adanya kerja sama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan Kompeni dengan rakyat Kasultanan.

Pasal 3

Sebelum pepatih dalem (rijks-bestuurder) dan para bupati mulai melakukan tugas masing-masing, mereka harus melakukan sumpah setia kepada VOC di hadapan Gubernur.

Pasal 4

Sri Sultan tidak akan mengangkat/memberhentikan pepatih dalem dan bupati, sebelum mendapatkan persetujuan dari VOC.

Pasal 5

Sri Sultan akan mengampuni para bupati yang selama dalam peperangan memihak VOC.

Pasal 6

Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas Pulau Madura dan daerah-daerah pesisiran yang telah diserahka noleh Sri Sunan Pakubuwono II kepada VOC dalam kontraknya pada tanggal 18 Mei 1746. Sebaliknya, VOC akan memberikan ganti rugi kepada Sri Sultan senilai 10.000 real setiap tahunnya.

Pasal 7

Sri Sultan berjanji akan memberikan bantuan kepada Sri Sunan Pakubuwono III apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 8

Sri Sultan berjanji akan menjual kepada VOC bahan-bahan makanan yang diperlukannya dengan harga tertentu.

Pasal 9

Sri Sultan berjanji akan menaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara raja-raja Mataram yang terdahulu dengan VOC, teristimewa perjanjian-perjanjian dalam tahun 1705, 1733, 1743, 1746 dan 1749.

Perjanjian itu ditandatangani oleh N. Hartingh, W. van Ossenberch, J.J. Steenmulder, C. Donkel dan W. Fockens.

 

Sumber:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here